 |
| Ketua Umum GM FKPPI Dwi Rianta Soerbakti |
www.gm-fkppi.online. 08 November 2020
JAKARTA – Ketua Umum GM FKPPI Dwi Rianta Soerbakti menganggap Pengukuhan Presidium GM FKPPI di Sumut beberapa waktu lalu, belum dipayungi konstitusi organisasi.
Menurut Rianta, terkait Presidium, untuk membahasnya harus melalui Forum Rapimpus.
Karena itu, apa yang terjadi di Sumut hari ini disayangkan oleh Rianta. Semestinya terkait Presidium dibahas di forum internal organisasi yakni di Rapimpus dan harus memiliki dasar hukum.
“Tidak ada aturan dan dasar konstitusi yang memayungi pengukuhan Presidium itu. Kami minta PD Sumut serta jajarannya, termasuk PD dan PC di daerah lain juga tetap menahan diri dan tetap fokus menjaga eksistensi organisasi dengan konsolidasi dan eksistensi kader di semua PD dan PC, ” imbaunya.
Rianta menegaskan dan mengintruksikan kepada PD juga terus memagari organisasi kader ini dengan terus berkordinasi dengan para pembina TNI Polri didaerahnya masing masing. “Pengurus Pusat fokus pada program konsolidasi dan eksistensi kader, serta bergerak untuk penanganan bencana nasional Covid 19 serta upaya pemulihannya,” tegasnya
Dikarenakan, kini Pengurus Pusat fokus pada program konsolidasi dan eksistensi kader. Serta bergerak untuk penanganan bencana nasional Covid 19 serta upaya pemulihannya.
Rianta mengingatkan agar semua pihak tidak menimbulkan kegaduhan. Pihaknya akan mengajak berkomunikasi dengan semua pihak termasuk mengirimkan surat intruksi dalam menyikapi kondisi organisasi agar menjunjung solid kuat dan militan.
Pasca Munas X pada Desember 2019, lanjut Rianta, sudah melahirkan pengurus yang memiliki legitimasi dari Dewan Pembina TNI Polri.
“Maka dalam berorganisasi kita junjung keputusan tinggi hasil Munas, dan fokus menjalankannya, “ujarnya.
Rianta menyampaikan apresiasi kepada jajaran PD II GM FKPPI Sumut yang telah melakukan Musda beberapa waktu lalu. Serta melakukan konsolidasi kader serta menjalankan program program yang berkualitas serta melakukan kordinasi dengan para bapak bapak pembina GM FKPPI di TNI Polri dan jajaran dibawahnya.
Pengurus pusat GM FKPPI, kata Rianta, kembali tegaskan bahwa AD/ART tidak mengakomodir keberadaan struktur Presidium.
Menurut Rianta, terkait Presidium, untuk membahasnya harus melalui Forum Rapimpus.
Karena itu, apa yang terjadi di Sumut hari ini disayangkan oleh Rianta. Semestinya terkait Presidium dibahas di forum internal organisasi yakni di Rapimpus dan harus memiliki dasar hukum.
“Tidak ada aturan dan dasar konstitusi yang memayungi pengukuhan Presidium itu. Kami minta PD Sumut serta jajarannya, termasuk PD dan PC di daerah lain juga tetap menahan diri dan tetap fokus menjaga eksistensi organisasi dengan konsolidasi dan eksistensi kader di semua PD dan PC, ” imbaunya.
Rianta menegaskan dan mengintruksikan kepada PD juga terus memagari organisasi kader ini dengan terus berkordinasi dengan para pembina TNI Polri didaerahnya masing masing. “Pengurus Pusat fokus pada program konsolidasi dan eksistensi kader, serta bergerak untuk penanganan bencana nasional Covid 19 serta upaya pemulihannya,” tegasnya
Dikarenakan, kini Pengurus Pusat fokus pada program konsolidasi dan eksistensi kader. Serta bergerak untuk penanganan bencana nasional Covid 19 serta upaya pemulihannya.
Rianta mengingatkan agar semua pihak tidak menimbulkan kegaduhan. Pihaknya akan mengajak berkomunikasi dengan semua pihak termasuk mengirimkan surat intruksi dalam menyikapi kondisi organisasi agar menjunjung solid kuat dan militan.
Pasca Munas X pada Desember 2019, lanjut Rianta, sudah melahirkan pengurus yang memiliki legitimasi dari Dewan Pembina TNI Polri.
“Maka dalam berorganisasi kita junjung keputusan tinggi hasil Munas, dan fokus menjalankannya, “ujarnya.
Rianta menyampaikan apresiasi kepada jajaran PD II GM FKPPI Sumut yang telah melakukan Musda beberapa waktu lalu. Serta melakukan konsolidasi kader serta menjalankan program program yang berkualitas serta melakukan kordinasi dengan para bapak bapak pembina GM FKPPI di TNI Polri dan jajaran dibawahnya.
Pengurus pusat GM FKPPI, kata Rianta, kembali tegaskan bahwa AD/ART tidak mengakomodir keberadaan struktur Presidium.
Karenanya, jika didaerah daerah ada kegiatan mengatasnamakan Presidium GM FKPPI, dipastikan bukan atas rekomendasi pengurus pusat.
“Kita sangat mencintai organisasi ini. karena itu kita sangat berharap agar tidak muncul kegaduhan organisasi. Kami menghimbau dan mengajak kepada semua pihak agar fokus jalankan hasil Munas.
Rianta menegaskan jika arahan PP GM FKPPI ini tidak diindahkan oleh sejumlah pihak yang memaksakan kehendak untuk mengukuhkan Presidium. Sementara belum ada acuan aturan organisasinya, maka PP GM FKPPI akan mengambil langkah tegas.
“Kami ingin organisasi ini solid, kuat dan militan. Selama dilakukan konsolidasi kader di semua PD sampai rayon, jangan sampai terforsir dengan urusan diluar struktur organisasi yang telah diputuskan Munas,” tegasnya.
Seperti diberitakan sejumlah media, di Medan Sumut digelar kegiatan pengukuhan Presidium PD II GM FKPPI Sumut juga di jajaran kota dan kabupaten se Sumut. Kegiatan itu ditentang PD II GM FKPPI karena dianggap menyalahi aturan AD/ART serta kegiatan itu tidak mendapatkan rekomendasi dari pengurus pusat. (red)
