 |
| Ketum GM FKPPI Dwi Rianta Soerbakti, MBA bersama KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman |
Jakarta, 16 Mei 2023
www.gm-fkppi.online -GM FKPPI dukung upaya menjaga kedaulatan negara dan memperkuat peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Hal ini sejalan dengan sejarah panjang NKRI yang dibangun dengan darah dan air mata serta didukung oleh ideologi Pancasila dan UUD 1945,” tegas Ketua Umum GM FKPPI, Dwi Rianta Soerbakti, MBA
Menurut Rianta, revisi UU TNI ini bukanlah tentang dwi fungsi atau multi fungsi, melainkan lebih kepada pemberdayaan secara total apa yang ada di dalam TNI dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara.
“Hal ini sejalan dengan sejarah panjang NKRI yang dibangun dengan darah dan air mata serta didukung oleh ideologi Pancasila dan UUD 1945,” tegas Ketua Umum GM FKPPI, Dwi Rianta Soerbakti, MBA
Menurut Rianta, revisi UU TNI ini bukanlah tentang dwi fungsi atau multi fungsi, melainkan lebih kepada pemberdayaan secara total apa yang ada di dalam TNI dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara.
“Revisi UU TNI juga bukanlah hal yang tabu atau menakutkan, namun lebih kepada mengarahkan sesama anak bangsa untuk berkompetisi secara sinergis dengan seluruh komponen bangsa lain,” jelas pengusaha otobus ini.
Revisi UU TNI, lanjut Rianta, juga tidak berarti bahwa TNI ikut bermain di politik praktis seperti dwi fungsi ABRI atau multi fungsi. Sebaliknya, revisi ini semakin memperjelas bahwa TNI merupakan alat negara yang bergerak atas keputusan politik negara.
“Dalam konteks ini, revisi UU TNI diharapkan dapat memberikan wibawa dan ketegasan bagi TNI dalam menjalankan tugasnya serta memperkuat sinergi antara TNI dan seluruh komponen bangsa dalam menjaga kedaulatan negara,” paparnya.
Oleh karena itu, lanjut Rianta, dukungan dari seluruh elemen bangsa, termasuk generasi muda seperti GM FKPPI, sangat diperlukan untuk memastikan revisi UU TNI ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.
“Dalam revisi UU TNI, beberapa pasal yang perlu diperhatikan antara lain pasal yang mengatur tentang kewajiban TNI dalam menjaga hak asasi manusia dan penegakan hukum. TNI sebagai institusi negara yang memiliki kekuatan besar harus memiliki kewajiban untuk menjaga hak asasi manusia dan menegakkan hukum dengan tegas,” kata Rianta.
Selain itu, jelas Rianta, revisi UU TNI juga perlu memperhatikan aspek pembangunan nasional dan perlindungan keamanan siber. TNI harus dapat turut serta dalam tugas-tugas pembangunan nasional dan menjaga keamanan siber dengan baik.
“Dukungan dari generasi muda seperti FKPPI dalam revisi UU TNI ini menunjukkan bahwa mereka memahami pentingnya peran TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Sebagai generasi penerus bangsa, mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa TNI dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya,” tegasnya.
Sebagai generasi muda yang memiliki semangat nasionalisme dan kecintaan pada tanah air, GM FKPPI, ujar Rianta, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa revisi UU TNI ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.
Rianta membeberkan bahwa selain dukungan GM FKPPI, revisi UU TNI juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, seperti tokoh-tokoh nasional, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Hal ini menunjukkan bahwa revisi UU TNI ini menjadi perhatian banyak pihak yang peduli dengan keamanan dan kedaulatan negara.
“Namun, dalam melakukan revisi UU TNI, pemerintah dan DPR perlu memperhatikan beberapa hal, seperti tidak mengubah esensi dari UU TNI yang sebelumnya, memperhatikan aspek hak asasi manusia dan demokrasi, serta melibatkan seluruh elemen bangsa dalam prosesnya,” usul Rianta
“Sekali lagi kita sebagai anak biologis dan ideologis TNI menganggap bahwa revisi UU TNI merupakan salah satu upaya untuk memperkuat peran TNI. Dukungan persatuan dan kesatuan dari berbagai pihak, termasuk generasi muda seperti GM FKPPI, sangat diperlukan,” pungkasnya. (*)
